EKONOMI PEMBANGUNAN

PEMBAHASAN

A.      Sejarah singkat Millennium Development Goals (MDGs)

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic human need). Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. Target yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Bab selanjutnya akan membahas setiap tujuan itu secara terinci.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDG adalah sebagai berikut: Pertama, MDG bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain.

B.      Tujuan Millenium Development Goal (MDG)

1.Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem (eradicate extreme proverty and  hunger

2.Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieves universal primary education)

3.Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower womenn)

4.Mengurangi jumlah kematian anak (reduce child mortality)

5.Meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health)

6.Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)

7.Menjamin kelestarian lingkungan (ensure environmental sustainability)

8.Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development)

C.Perkembangan Millenium Development Goal (MDG) di Indonesia

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem (eradicate extreme proverty and hunger)

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015 Menggunakan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan Indonesia pada 1990 adalah 15,1%. Dasar penghitungan berubah pada 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Seandainya kita menggunakan dasar penghitungan saat ini, angka pada 1990 akan sedikit lebih tinggi dari 15,1%. Namun, karena belum ada perhitungan ulang, laporan ini menggunakan angka 15,1%. Pada 2006, terjadi peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada 2007 menjadi 16,6%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini, seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015. Sementara, menggunakan garis kemiskinan 1 dollar per hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 21% (1990) menjadi7,5% pada 2006.

Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang lebih rumit adalah ”rasio kesenjangan kemiskinan (poverty gap ratio)” yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pada 1990 rasio-nya adalah 2,7% dan 2,9% pada 2007, menunjukkan bahwa situasi penduduk miskin belum banyak mengalami perubahan. Indikator yang lebih sederhana adalah indicator penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi penduduk termiskin secara nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah. Antara tahun 1990 dan 2006, angkanya berada pada sekitar 9%.

Untuk mengetahuinya, BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) terhadap sampel rumah tangga. Pada 2007, sekitar 37,2 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Namun itu merupakan jumlah nasional. Situasinya berbedabeda, dari satu daerah ke daerah lain. Hidup di perkotaan, misalnya, umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Berikut perbandingan jumlah penduduk miskin antara kota dan desa:

Tahun Jumlah Penduduk Miskin

(Juta) Persentase Penduduk Miskin

Kota   Desa   Kota+Desa    Kota   Desa   Kota+Desa

1996  9,42   24,59 34,01 13,39 19,78   17,47

1998  17,60 31,90 49,50 21,92 25,72   24,23

1999  15,64 32,33 47,97 19,41 26,03   23,43

2000  12,30 26,40 38,70 14,60 22,38   19,14

2001  8,60   29,30 37,90 9,76   24,84   18,41

2002  13,30 25,10 38,40 14,46 21,10   18,20

2003  12,20 25,10 37,30 13,57 20,23   17,42

2004  11,40 24,80 36,10 12,13 20,11   16,66

2005  12,40 22,70 35,10 11,37 19,51   15,97

Pada 2007, angka kemiskinan nasional adalah 16,6%, atau terdapat sekitar 37,2 juta penduduk miskin. Berdasarkan angka tersebut, artinya pencapaian MDGs kita tidak mengalami kemajuan berarti. Untuk kemiskinan, target yang dipatok adalah 7,5% berdasarkan separuh angka kemiskinan tahun 1990 yang berjumlah 15,1%. Sebenarnya, kondisi saat ini bahkan lebih parah.

•        Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 dan 2015

Indikator pertama adalah prevalensi anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan berat badan kurang. Angka saat ini adalah 28% dan nampaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak (akan) mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang mengkonsumsi kebutuhan minimum per-harinya. Dengan menggunakan perhitungan FAO, tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk mencapai target MDGs ini.

Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan.

Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera.

2.       Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieves universal primary education)

•        Target 3: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh

Terdapat dua indikator yang relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar, Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target 100% pada 2015. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsi tahun 2004/2005 adalah 82%. Namun, sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004), yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas terbilang sederhana.

3.       Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower womenn)

Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik.

Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%.

•        Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015

Yang menjadi indikator utama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Disini Indonesia tampaknya sudah mencapai target, dengan rasio 99,4% di sekolah dasar, 99,9% di sekolah lanjutan pertama, 100,0% di sekolah lanjutan atas, dan 102,5% di pendidikan tinggi. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-24 tahun. Disini pun, tampaknya kita telah mencapai target dengan rasio 99,9%. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non-pertanian. Disini kita masih jauh dari kesetaraan. Nilainya saat ini hanya 33%. Indikator keempat adalah proporsi perempuan di dalam parlemen, dimana proporsinya saat ini hanya 11,3%.

Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun, masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Data tujuan ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas. Tujuan ini memiliki tiga target. Pertama, menyangkut pendidikan. Untuk hal ini, nampaknya kita cukup berhasil. Namun, terkait target kedua dan ketiga, yaitu lapangan pekerjaan dan keterwakilan dalam parlemen, kesempatan yang dimiliki perempuan Indonesia masih kurang.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik.

Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

4.       Mengurangi jumlah kematian anak (reduce child mortality)

Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi.

•        Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015

Karena itu, indikator utama tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah lima tahun (balita). Target MDGs adalah untuk mengurangi dua pertiga angka tahun 1990. Saat itu, jumlahnya 97 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, Indonesia cukup berhasil. Indikator kedua adalah proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak. Angka ini telah meningkat,menjadi 71,6% untuk bayi dan 82,2% untuk anak dibawah 23 bulan pada 2006, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.

Bayi adalah anak berusia di bawah satu tahun. Ketika melihat pada angka kematian anak, kita biasanya merujuk pada anak di bawah usia lima tahun (balita). Ini merupakan pembedaan yang bermanfaat, seperti yang bisa dilihat pada Gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan proporsi anak yang meninggal, baik ketika masih bayi ataupun sebelum mencapai usia lima tahun. Jelas bahwa kita mencapai kemajuan karena proporsi balita yang meninggal kurang dari separuh angka tahun 1990. Pada 2005, angkanya sekitar 40 per 1.000 kelahiran hidup. MDGs menargetkan pengurangan angka tahun 1990 menjadi duapertiganya. Artinya, kita harus menurunkannya dari 97 kematian menjadi 32.

TindakLanjut

Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.

5.       Meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health)

Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.

•        Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015.

Data tersedia yang terdekat dengan tahun 1990 berasal dari tahun 1995. Berdasarkan data-data tersebut, target yang harus dicapai adalah 110. Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target. Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, saat ini menunjukkan angka 72,4%.

Setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat dicegah. Karena itu tujuan kelima MDGs difokuskan pada kesehatan ibu, untuk mengurangi “kematian ibu”. Meski semua sepakat bahwa angka kematian ibu terlalu tinggi, seringkali muncul keraguan tentang angka yang tepat.

Tindak Lanjut

Yang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayana kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

6.       Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)

Tujuan keenam dalam MDGs menangani berbagai penyakit menular paling berbahaya. Pada urutan teratas adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) – terutama karena penyakit ini dapat membawa dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat namun juga terhadap negara secara keseluruhan. Indonesia beruntung bahwa HIV belum mencapai kondisi seperti yang terjadi di Afrika dan beberapa negara Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan virus HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 sampai Maret 2007, tercatat 8.988 kasus AIDS – 1.994 di antaranya telah meninggal.

•        Target 7: Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV dan aIDS pada 2015

Prevalensi saat ini adalah 0,1% di tingkat nasional namun pada saat ini tidak ada indikasi bahwa kita telah menghentikan laju penyebaran HIV dan AIDS. Meskipun demikian, kita semestinya bisa melakukannya. Hampir semua data yang ada berikut ini, terkait dengan kelompok-kelompok berisiko tinggi. Prevalensi HIV– Para pengguna napza jarum suntik 2003: Jawa Barat, 43%. PSK perempuan 2003: Jakarta, 6%; Tanah Papua 17%. PSK laki-laki 2004: Jakarta, 4%. Narapidana 2003: Jakarta, 20%. Tes – Melakukan tes selama 12 bulan terakhir dan mengetahui hasilnya, 2004-2005: PSK perempuan, 15%; pelanggan pekerja seks, 3%; pengguna napza jarum suntik 18%; laki-laki yang berhubungan seks dengan lakilaki, 15%. Pengetahuan– Proporsi kelompok yang tahu bagaimana mencegah infeksi dan menolak kesalahpengertian utama 2004: PSK, 24%; pelanggan pekerja seks, 24%; laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 43%; pengguna napza jarum suntik,7%.

Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, kita belum dapat mengatakan telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Kita bisa saja mencapai target ini, namun untuk itu diperlukan satu upaya besar-besaran dan terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional. Masalah utama kita saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan. Selain itu, kurangnya pengalaman kita untuk menanganinya dan anggapan bahwa ini hanyalah masalah kelompok risiko tinggi ataupun mereka yang sudah tertular. Stigma yang masih kuat menganggap bahwa HIV hanya akan menular pada orang-orang tidak bermoral. Menjadi sebuah tantangan untuk mengajak semua pihak merasakan ini sebagai masalah yang perlu dihadapi bersama. Kondisi ini dapat terlihat secara jelas jika dibandingkan dengan respon terhadap penyakitpenyakit lain seperti malaria dan Tuberculosis (TBC), dimana lebih mudah melibatkan masyarakat karena tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap penyakitpenyakit tersebut.

•        Target 8: Menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015

Malaria – Tingkat kejadian hingga 18.6 juta kasus per tahun. Jumlah ini mungkin sudah turun. Tuberkulosis (TBC) – Prevalensi: 262 per 100.000 atau setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya. Deteksi kasus: 68%. Angka keberhasilan pengobatan DOTS: lebih dari 91%.

TindakLanjut

Upaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.

7.       Menjamin kelestarian lingkungan (ensure environmental sustainability)

Pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi kerusakan ini. Pertama, tujuan ini menelaah seberapa besar wilayah kita yang tertutup oleh pohon. Ini penting bagi Indonesia karena kita memiliki sejumlah hutan yang paling kaya dan paling beragam di dunia. Namun tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama lagi. Selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun25, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan.

Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere.

Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi.

Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyrakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi.

•Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negaraserta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam

Indikator pertama adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasar citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9%, atau bahkan mungkin sudah lebih rendah dari angka tersebut. Namun citra Landsat merupakan citra satelit dengan resolusi rendah dan mungkin tidak terlalu sesuai untuk melacak perubahan. Indikator lain adalah rasio kawasan lindung untuk mempertahankan keragaman hayati. Pada 2006 rasio tersebut adalah 29,5% meskipun sebagian dari jumlah tersebut telah dirambah.

Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita adalah 1,34 sedangkan konsumsi bahanbahan perusak lapisan ozon masih pada tingkat 6.544 metrik-ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat pada 2004 adalah 47,5%.

Target 10: Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015

Pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.

Target 11: Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan (setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh

Meskipun 84% rumah tangga telah memiliki hak penguasaan yang aman, baik dengan memiliki ataupun menyewa, namun jumlah komunitas kumuh yang memiliki akses terbatas pada layanan dan keamanan semakin meningkat.

TindakLanjut

Akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership       for development)

Tujuan MDGs terakhir ini, terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Namun, dalam kenyataan, sebagian besar target dan indikator ditujukan untuk negara-negara maju agar membantu negara-negara termiskin dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya.

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium (Millenium Declaration).

Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG).

1.     Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem (eradicate extreme proverty and    hunger)

Target1: Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi     setengahnya        antara tahun 1990 dan 2015

2.Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieves universal primary education)

Target 3: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh

3.       Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower womenn)

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015

4.       Mengurangi jumlah kematian anak (reduce child mortality)

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015

5.       Meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health)

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015.

6.       Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)

Target 7: Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV dan aIDS pada 2015

Target 8: Menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015

7.       Menjamin kelestarian lingkungan (ensure environmental sustainability)

•        Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negaraserta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam

Target 10: Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015

Target 11: Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan (setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh

8.       Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development)

EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

A. Pengertian Ekonomi Mikro

Ilmu ekonomi sering dibedakan menjadi mikro dan makro ekonomi. Mikro ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit individual, sebagai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi, seperti kehiduan suatu perusahaan, harga dan upah, pembagian pendapatan total di antara berbagai industri.  Jelasnya, ekonomi mikro mempelajari tindakan-tindakan ekonomis dari para individu, dan kumpulan-kumpulan individu dalam kedudukannya sebagai konsumen, maupun pemilik faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik bahan mentah, skill, dan pemilik kapital.

Alat utama dari ekonomi mikro adalah teori harga, teori harga berguna antara lain untuk menjelaskan bagaimana sumber atau faktor produksi dipergunakan dalam suatu jenis produksi sesuai dengan penggunaan alternatif. Disamping itu teori harga akan memersoalkan bagaimanakah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam masyarakat itu dibagikan kepada para anggota masyarakat (soal pembagian pendapatan )

Pendek kata, dapatlah dikatakan bahwa dengan terbentuknya harga, terbentuk pulalah 3 hal sekaligus, yaitu :

1.       Tercapainya perimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

2.       Tercapainya suatu proses perimbangan pembagian alat-alat produksi di berbagai cabang produksi. Sehingga terjadilah permintaan dan penawaran faktor produksi dan selanjutnya terbentuklah harga faktor-faktor produksi

3.       Terbentuknya harga berarti terbentuknya pendapatan bagi mereka sebagai pelaku ekonomi

Di dalam menyusun teori ekonomi mikro menggunakan beberapa anggapan-anggapan , yaitu :

1.       Bahwa masing-masing subjek ekonomi senantiasa bertindak ekonomis-rasional (economic rationality).  Bagi konsumen, mereka dianggap senantiasa berusaha mencapai kekpuasan maksimum atas setiap barang yang dikonsumsi dari setiap pengeluaran pendapatannya. Sebaliknya bagi produsen dianggap[ senantiasa berusaha mencapai keuntungan maksimum

2.       Bahwa setiap subjek ekonomi senantiasa dianggap memiliki informasi informasi yang cukup lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar

3.       Tingkat mobilitas setiap subjek ekonomi adalah tinggi sehingga satu sama lain dapat segera untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan apapun yang terjadi di pasar

Atas dasar anggapan itu maka subjek ekonomi akan dapat mencapai kemakmurannya, dan sistem ekonomi itu sendiri akan djjapat berkembang secara efisien, pertumbuhan yang semakin meningkat, dan kesempatan kerja penuh ( full employment )

B. Pembagian Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro lazim dibedakan menjadi tiga (3), yaitu :

1. Teori Harga

Teori harga menjelaskan terbentuknya harga oleh permintaan dan penawaran barang / jasa di pasar

2. Teori Produksi

Teori produksi membahas masalah-masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan

1.       Teori Distribusi

Teori distribusi membahas tentang distribusi pendapatan bagi para pemilik faktor-faktor produksi yang telah memberikan prestasinya dalam proses produksi.

C. Pengertian Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan ( totalitet / aggregatif ). Maksud digunakannya istilah aggregatif adalah untuk menekankan bahwa yang menjadi yang menjadi pusat perhatiannya adalah variabel-variabel total, seperti : pendapatan total (nasional/masyarakat/seluruh), tabungan masyarakat, investasi total, konsumsi nasional atau pembelanjaan masyarakat, produksi nasional, investasi total, dan bukannya penganalisaan yang terperinci atas komponen-komponen yang bersifat total itu. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional. Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara statistik tentang besarnya pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan dan investasi nasional. Disamping itu berguna untuk menunjukkan dan menentukan hubungan-hubungan sistematis, sehingga dapat menjelaskan perubahan –perubahan yang dialami oleh variabel-variabel total itu sepanjang masa.

Jelasnya, kalau ekonomi makro mempelajari tindakan-tindakan ekonomis tingkat masyarakat atau negara, sehingga yang dipersoalkan adalah tentang perekonomian secara keseluruhan, seperti masalah pengangguran, kesempaan kerja, pengeluaran negara, pendapatan nasional dan sebagainya.

Pelajaran-pelajaran tentang ekonomi moneter, teori konjungtur, dan ekonomi internasional, kesemuanya adalah masuk ke dalam kategori ekonomi makro.

D. Ketidak-mutlakan tentang Pembagian Ilmu Ekonomi menjadi Mikro dan Makro

Pembagian ilmu ekonomi menjadi mikro dan makro adalah tidak mutlak, sebab pengertian total merupakan penjumlahan dari satuan-satuan yang lebih kecil, seperti pendapatan nasional ( pada ekonomi makro) adalah penjumlahan dari pendapatan-pendapatan rumah tangga yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan membagi ilmu ekonomi menjadi mikro dan makro, tidaklah berarti bahwa masalah pendapatan itu tidak dipersoalkan lagi dalam ekonomi mikro, dan persoalan harga tidak dibicarakan lagi dalam ekonomi makro.

Kedua persoalan itu sama-sama dibahas diantara keduanya, hanya saja pembahasannya berbeda. Dalam ekonomi makro persoalan harga bukanlah harga barang / jasa individual melainkan harga secara totalitet/aggregatif. Sedangkan dalam ekonomi mikro persoalan pendapatan bukanlah secara nasional melainkan pendapatan perseorangan  sebagai balas-jasa (kontra prestasi ) atas pengorbanan yang telah dilakukan di pasar faktor-faktor produksi

Jadi kesimpulannya, perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro itu tidaklah mutlak, sebab keduanya salaing melengkakpi dan keduanya pula merupakan basis dari analisa ekonomi.

( Tunjukkan dengan contoh bahwa antara ekonomi mikro dan makro ada pengaruh secara timbal balik ! )

D. Latar Belakang  Munculnya Teori Ekonomi Makro

Di lihat dari sejarah pertumbuhannya, ekonomi mikro tumbuh dan berkembang lebih dulu daripada ekonomi makro . Sejak munculnya Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul ” An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation ” , yang lebih populer dengan sebutan The Wealth of Nation, telah berhasil meletakkan dasar-dasar ilmiah bagi lahirnya ilmu ekonomi modern, yang isinya menerangkan cara-cara meningkatkan kekayaan/kemakmuran suatu negara dan bagaimana kekayaan itu didistribusikan. Adam Smith kemudian oleh Karl Mark dijuluki sebagai aliran klasik karena dalam cara menyelesaikan mengenai persoalan ekonomi yang muncul bersifat klasik(kolot). Tradisi klasik itulah yang mendasari bagi perkembangan ilmu ekonomi mikro. Ahli-ahli ekonomi klasik lainnya yang mempelopori tumbuhnya ekonomi mikro, yaitu ;  Alfred Marshall, dalam bukunya ” Principles of economics ”, Thomas Robert Malthus, dalam bukunya yang lebih dikenal dengan ” Essay on The Principles of Population ”. Jean Babtiste Say, yang terkenal dengan hukumnya dan dijadikan dasar pemikiran bagi kaum klasik. Say’s law atau hukum Say yang berbunyi ” Supply always creats it’s own demand ”, Tokoh berikutnya adalah David Ricardo, buku karangannya yang terkenal berjudul ” The Principle of Political Economy and Taxation.  Sedangkan John Stuart Mill, terkenal dengan teorinya yang disebut  “ Law of Reciprocal Demand “. Bahwa harga dalam perdagangan internasional ditentukan oleh hokum permintaan yang timbale balik. Kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti JH Von Thunen, dan Nassau William Senior.

Apa yang telah dikembangkan oleh Adam Smith  tentang pemikirannya masalah ekonomi adalah hasil dari kemenangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan individu di lapangan ekonomi. Seperti halnya perjuangan kebebasan dan kemerdekaan di lapangan politik yang membuahkan revolusi di Perancis ( 1789 )

Ketika terjadi depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu John Maynard Keynes yang sekaligus merupakan babak baru pemikiran ekonomi yang bersifat makro. Keynes menjadi populer sejak menerbitkan bukunya yang berjudul ” General Theory of Employment, Interest and Money” ( 1936) , Jika aliran kalsik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Di dalam pembahasan teori ekonomi pendapat klasik yang berpangkal pada hukum Say, ternyata dengan adanya depresi besar, terjadinya over produksi, pengangguran yang hebat, dan laju inflasi yang tinggi membuktikan bahwa pandangan klasik dapat disebut sebagai teori yang gagal.

Keynes berpendapat bahwa teori klasik adalah suatu teori ekonomi yang special untuk proses ekonomi full employment bukannya teori ekonomi umum (general) yang berlaku pada setiap tingkat employment . Proses ekonomi tidak selamanya berjalan pada tingkat full employment, sehingga tidak akan terjadi over produksi, tidak ada pengangguran dan keadaan perekonomian senantiasa menuju kearah titik keseimbangan. Padahal proses ekonomi sering pula terjadi pada tingkat under employment sehingga bisa saja terjadi penyakit ekonomi, yaitu pertumbuhan yang sangat lamban, terjadi pengangguran, inflasi, stagflasi.

Menurut Keynes bahwa depresi dan pengangguran yang hebat dapat diatasi dengan jalan memperbesar konsumsi dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan daya beli / permintaan efektif masyarakat . Untuk itu maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti mengadakan pekerjaan umum ( public work) untuk masyarakat. Dengan jalan itu maka konsumsi dan pendaatan masyarakat serta daya beli akan bertambah dan over produksi dapat diserap oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, pendukung teori Keynes menyatakan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Campur tangan seperti ini pada klasik/tradisional tidak terjadi karena kegiatan pemerintah  hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan, ketertiban (hukum dan peradilan), penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Dengan teorinya yang baru maka Keynes telah meruntuhkan teori ekonomi klasik dan kelanjutannya menimbulkan apa yang disebut ” Keynesian Economics ”. Maka dengan adanya Keynesian Economics mendasari berkembangnya ekonomi makkro yang banyak menguasai cara berfikir ekonomis masa sekarang.

E. Masalah Yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Sebelum membahas tentang masalah tersebut, perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu tentang :

1. Apa tujuan ilmu ekonomi itu sehingga kita tahu sasaran-sasaran pokok yang akan dituju dalam mencapai kemakmuran.

2. Sumbangan ilmu ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran pelaku ekonomi yaitu bagi konsumen, produsen dan pemerintah

3. Pembangunan ekonomi di negara berkembang, mengingat Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang

4. Masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

Keterangan

1. Tujuan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi bertujuan untuk mencari hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi di masyarakat baik yang bersifat causal maupun fungsional dan menguasai peristiwa-peristiwa tersebut agar dapat mencari dan mengatasi persoalan yang timbul guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, baik bagi orang per orang maupun masyarakat secara keseluruhan..

Berdasarkan tujuan ilmu ekonomi tersebut maka ada 5 (lima) sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan kemakmuran, yaitu :

1.       Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produk per kapita dalam jangka panjang. Ukuran kenaikan produk per kapita itu ditunjukkan dengan meningkatnya output secara keseluruhan selama satu tahun yang dikenal dengan istilah GNP. Naik turunnya produk per kapita ditentukan oleh naik turunnya GNP dan populasi (jumlah penduduk).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan ( adil, makmur dan stabil) maka unsur pertumbuhan ekonomi tersebut harus ada sebab bila syarat itu tidak terwujud hal itu tidak ada gunanya karena yang diratakan adalah kemiskinan belaka .

b.      Distribusi pendapatan yang adil

Masalah keadilan termasuk distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan setiap negara. Jika pembangunan tidak disertai dengan keadilan maka yang terjadi adalah kemakmuran dalam ketidakstabilan yaitu adanya kecenderungan terjadinya gap atau jurang pemisah yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin dan sebaliknya jika pembangunan tidak diikuti dengan kemakmuran maka yang terjadi adalah keadilan dalam kemiskinan

c.       Kesempatan kerja (employment)

            Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan banyaknya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja atau bagi pencari kerja. Menurut teori Keynes masalah kesempatan kerja tergantung pada permintaan efektif yaitu pengeluaran masyarakat untuk konsumsi ( C ) barang dan jasa dan pengeluaran investasi( I ) Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran mempunyai dampak yang kurang menguntungkan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan menurunkan pendapatan per kapita dan menurunnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Akibat buruk lainnya seperti : menimbulkan ketidakstabilan di bidang sosial dan politik, menunda perkembangan ekonomi masyarakat sebab alokasi faktor produksi lebih banyak tertuju ke arah investasi yang sifatnya sosial dari pada investasi capital

d.      Stabilitas harga

Adanya fluktuasi harga menggambarkan ketidak seimbangan pasar dan perekonomian tidak stabil, inilah yang akan membahayakan kehidupan produksi, investasi dan pendapatan nasional  Naik-turunnya harga-harga akan berpengaruh langsung pada permintaan efektif , jika terjadi penurunan permintaan efektif secara keseluruhan maka kecenderungannya adalah bahaya pengangguran dan sebaliknya jika terjadi peningkatan / kelebihan permintaan efektif maka kecenderungannya adalah bahaya inflasi

Oleh karena itu stabilitas harga merupakan faktor penting dalam konsep ekonomi mikro karena akan menentukan hasil produksi dan selanjutnya mempengaruhi keadaan ekonomi makro yaitu besarnya pendapatan nasional yang akan dicapai

               e. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan keberhasilan yang dapat dicapai dilihat dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Makin kecil sumber yang digunakan, dengan hasil yang optimal berarti makin efisien.Dengan demikian efisiensi merupakan perbandingan antara sumber atau masukan dengan hasil atau keluaran. Sumber atau biaya mencakup pula pengorbanan yang tak dapat diukur dengan uang, seperti kebosanan, kelelahan, kebisingan, hilangnya semangat kerja, dll

Dengan demikian asumsi rasionalitas ekonomi sama saja dengan prinsip ekonomi dan tindakan efisiensi yang dilakukan oleh para konsumen dan produsen sebagai pelaku ekonomi

1.       Sumbangan Ilmu Ekonomi Bagi Peningkatan Kemakmuran Masyarakat

Ilmu ekonomi sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik sebagai rumah tangga atau individu, perusahaan atau dunia usaha maupun bagi seluruh masyarakat atau suatu negara.

Bagi rumah tangga atau individu, ilmu ekonomi besar manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmurannya, melalui pemikiran rasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan faktor-faktor ekonomi di dalam mencapai keputusan-keputusan ekonominya. Pertimbangan  ekonomis seperti dapat menentukan pilihan secara tepat dan efisien dalam membelanjakan penghasiloannya. Dan faktor ekonomi, seperti, mampu memperoleh hasil secara maksimal, misalnya dapat menentukan pilihan pekerjaan sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Sehingga di dalam mencapai penghidupannya semakin lama akan semakin terpenuhi dan semakin lebih baik, ini berarti dapat mencapai kemakmuran.

Bagi perusahaan atau dunia usaha ilmu ekonomi besar sumbangannya untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan informasi ekonomi yang akurat agar dapat menganalisis dan mengambil keputusan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran. Ilmu ekonomi mengajarkan tentang usaha mencapai efisiensi melalui perhitungan-perhitungan yang rasional yaitu dicapainya sejumlah output tertentu dengan biaya produksi yang minimum serta mengajarkan bagaimana tindakan perusahaan untuk mengadakan ekspansi usaha secara tepat sehingga dicapai penghematan-penghematan yang besar dan dicapai keuntungan yang maksimum.

Bagi suatu  negara maka ilmu ekonomi besar sumbangannya dalam rangka mencapai kemakmuran seluruh masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui ekonomi terapan seperti politik ekonomi memberikan sumbangan yang besar bagi peningkatan kemakmuran masyarakat. Melalui politik ekonomi dicanangkan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, dan dilaksanakan kebijakan moneter, fiskal, upah, produksi, sosial, dan politik internasional yang merupakan alat politik ekonomi dalam mencapai tujuannya. Ini membuktikan bahwa ilmu ekonomi memberikan sumbangan yang besar bagi peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara bahkan lebih besar lagi yaitu dunia .

Dengan ilmu ekonomi bukan berarti segala sesuatunya menjadi beres, sebab ilmu ekonomi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, ilmu ekonomi memberikan tawaran tentang asas pemikiran yang rasional, memberikan pedoman dalam berekonomi, memberikan tawaran alternatif. Proses selanjutnya ditentukan oleh subjek ekonomi yang melaksanakan, ini berarti dituntut pelaku ekonomi yang profesional baik para tenaga pimpinan (eksekutif) perusahaan aparat negara maupun para individu, dalam masyarakat untuk menerapkan ilmu ekonomi secara hati-hati dan bertanggungjawab dalam rangka menuju kemakmuran yang diharapkan bagi para pelaku ekonomi yang bersangkutan.

1.       Pembangunan ekonomi negara berkembang

Motif penggerak yang paling kuat bagi negara berkembang untuk maju adalah keinginan untuk berdiri sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya. Biasanya negara berkembang adalah neara bekas jajahan maka sudah barang tentu sisa-sisa kemiskinan , kebodohan dan keterbelakangan masih tampak dalam perikehidupan masyarakatnya. Di samping itu adanya masalah kelebihan tenaga kerja dan adanya pengangguran yang tersembunyi. Maka dari itu, usaha untuk mengikis semuanya memerlukan waktu yang tidak pendek, dan cara yang paling tepat untuk memperbaiki dan memajukan adalah dengan pembangunan sebab dengan pembangunan membuka kesempatan untuk memungkinkan adanya perubahan-perubahan menuju ke arah perkembangan yang lebih baik yaitu adanya keluwesan peradaban. Sebab dengan keluwesan peradaban di samping dapat mengubah struktur masyarakat dan perekonomian, juga dapat membuka pikiran sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

Negara-negara berkembang dewasa ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan negara-negara yang relatif sudah berkembang(maju). Menurut Baldwin dan Meier sifat-sifat tersebut secara ekonomi memiliki 6 karakteristik, yaitu :

1.       Sebagai produsen barang-barang primer ( primary producing coutries )

2.       Mengalami masalah tekanan penduduk (population pressure)

Masalah tekanan penduduk ini ditandai dengan 3 bentuk, yaitu :

1)    Adanya pengangguran di daerah pedesaan

2)    Tingginya tingkat kelahiran

3)    Turunnya tingkat kematian

1.       Sumber-sumber alam belum banyak dikembangkan / diolah ( under-development)

2.       Penduduk masih terbelakang ( backwardness )

3.       Kekurangan modal ( capital deficiency )

Konsekuensi yang sangat dilematis bagi negara berkembang sebagai akibat kekurangan modal adalah adanya suatu kegiatan perekonomian yang sulit dipecahkan, keadaan seperti ini lebih populer disebut dengan “lingkaran tak berujung pangkal ” ( vicious circle )

1.       Orientasi ke perdagangan luar negeri ( International trade oriented )

Disamping itu negara-negara berkembang, jika dilihat tidak hanya dari sifat-sifat ekonomi(seperti oleh Baldwin & Meier ) akan tetapi juga kondidi sosialnya maka dapatlah disebutkan ciri-cirinya, antara lain :

1.       Pendapatan perkapita dan tingkat tabungan adalah rendah

2.       Sebagian penduduknya hidup di sektor pertanian dan hasil-hasil pertanian biasanya berupa bahan mentah primer

3.       Di sektor pertanian biasanya mengalami kekurangan kesempatan kerja dan terdapat pengangguran tersembunyi

4.       Industri utamanya adalah pertanian, kehutanan, dan petambangan

5.       Kepadatan penduduk di pedesaan tinggi

6.       Tingkat kelahiran tinggi dan tingkat harapan hidup pada waktu lahjir rendahTingkat pendidikan rendah dan angka buta aksara tinggi

7.       Pengangguran tenaga kerja anak-anak sangat besar

8.      Kedudukan wanita pada umumnya masih rendah

9.       Kurangnya fasilitas transpor dan kumunikasi terutama di daerah pedalaman

10.   Tingkat kredit dan perdagangan masih rendah

11.    Sangat peka terhadap siklus internasional

Dengan adanya kondisi sosial ekonomi negara berkembang tersebut maka dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya menghadapi beberapa kesulitan atau hambatan.

Menurut Baldwin dan Meier hambatan-hambatan tersebut adalah :

1.       Adanya ketidak-sempurnaan pasar ( market imperfection)

Yang dimaksud ketidak-sempurnaan pasar adalah menyangkut seperangkat masalah yang meliputi :

1)    Ketidak-luwesan adanya faktor-faktor produksi yang ada

2)    Struktur sosial yang tidak luwes ( tidak mudah berubah )

3)    Harga-harga kurang luwes

4)    Kurangnya pengetahuan tentang pasar

5)    Kurangnya spesialisasi

Semua hambatan tersebut menjadi penghalang bagi alokasi faktor produksi secaran optimum sehingga akan menghambat pula kelancaran proses pembangunan

1.       Adanya lingkaran tak berujung pangkal ( vicious circle )

Istilah tersebut dikenal pula dengan sebutan “lingkaran setan” karena dijumpainya berbagai masalah yang saling kait mengkait satu sama lain sehingga sulit menentukan sebab ( pangkalnya ) dan akibat ( ujungnya )

Secara skematis lingkaran setan tersebut digambarkan sebagai berikut :

1.       Adanya kekuatan secara internasional yang mengganggu stabilitas ekonomi negara berkembang. Kekuatan tersebut lebih banyak berasal dari negara-negara maju yang dampaknya dalam perdagangan international akan lebih banyak dinikmati negara-negara yang kuat ekonominya sehingga negara-negara berkembang semakin tergantung pada negara-negara lain

Menurut Michael P Todaro, seorang profesor ilmu ekonomi di New York University dalam bukunya  “ Economic Developments “ ada 7 masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang , yaitu :

1.       Standar hidup yang rendah, ini ditandai dengan:

1)     Pendapatan nasional per kapita

2)     Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional dan pendapatan per kapita

3)     Tingkat kemiskinan

4)     Kesehatan

5)     Pendidikan

1.       Produktivitas yang rendah, ini ditandai dengan:

1)     Sumber daya manusia yang tidakmemadai

2)     Kesehatan fisik yang rendah

1.       Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi

1.       Tingkat pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak

2.       Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer

1)     Tingkat produktivitas pertanian yang rendah

2)     Ketergantungan ekspor primer

1.       Sistem hukum dan infrastruktur yang tidak mapan

2.       Ketergantungan yang dominan pada dunia internasional

Menurut Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa negara-negara berkembang mempunyai 2 (dua ) kelemahan, yaitu kelemahan yang bersifat struktural dan kelemahan yang bersifat konjungtural. Kelemahan struktural bersumber dari dalam negeri, sedangkan kelemahan konjungtural bersumber dari luar ngeri. Kelemahan-kelemahan tersebut saling kait-mengkait artinya kelemahan struktural akan semakin memperkuat kelemahan konjungtural dan sebaliknya kelemahan konjungtural akan mempengruhi (menghambat)struktur ekonomi dalam negeri

Jadi secara historis negara berkembang ditandai dengan keadaan-keadaan seperti tersebut di atas yang merupakan hambatan dalam pembangunan nasionalnya. Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan itulah, maka negara-negara berkembang dalam mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kemacetan atau pertumbuhan yang kecil saja. Berbeda dengan negara yang sudah maju, seperti : Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan Perancis, pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat karena perkembangan jumlah penduduk justru dapat meningkatkan produksi sekaligus menyerap produksi yang dihasilkan. Hal itu disebabkan karena penduduk sebagai faktor produksi memiliki kapasitas yang tinggi. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk juga disertai dengan meningkatnya penghasilan masyarakat

1.       Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Studi atau telaah tentang masalah yang dihadapi pemerintah dalam kontek negara berkembang khususnya di bidang ekonomi pada prinsipnya tidak hanya tertuju pada suatu  strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang pesat saja, namun yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kemiskinan, keterbelakangan, lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1999 mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan mendasar lainnya. besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan mendasar dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garus kemiskinan. Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1.      Kemiskinan

Kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah dimulai sejak Pelita. Pada  PJPT I terlihat cukup berhasil dalam program ini. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, yaitu dari sekitar 54,2 juta jiwa pada tahun 1976 dan 27,2 juta jiwa pada tahun 1990 akhirnya tinggal 22,5 juta jiwa pada tahun 1996.

Sejak masa order baru, pemerintah melalui  kebijakan trilogi pembangunan terus mengupayakan mengentaskan kemiskinan. Program Inpres Desa, Kredit Modal Kerja Permanen, Intensifikasi Khusus (INSUS), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Biman, Inmas, Program Bapak Angkat dan Anak Angkat, wajib belajar dan sebagainya, merupakan upaya nyata pemerintah dalam usaha mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Di samping itu masih terdapat tiga program penanggulangan kemmiskinan yang secara langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu :

1)     Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, contoh pengadaan raskin.

2)     Pengembangan sistem jaminan sosial.

3)     Pengembangan budaya masyarakat miskin.

2.      Keterbelakangan

Indonesiamasih termasuk golongan negara yang sedang membangun khususnya bila ditinjau dari segi kemajuan teknologi, ekonomi, pelayanan kesehatan, tingkat pemeliharaan barang-barang umum, disiplin maupun penghargaan terhadap waktu. Keterbelakangan segi ekonomi terletak pada rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya pasar, rendahnya tingkat spesialisasi dan rendahnya penggunaan uang giral per kapita.

3.      Lapangan Kerja

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Bertambahnya angkatan kerja dari tahun ke tahun akibat dari pertumbuhan penduduk memaksa peningkatan kesempatan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja.

Namun dengan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997, jumlah pengangguran meningkat pesat. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pengangguran terbuka banyak terdapat di daerah perkotaan, sedangkan pengangguran setengah terbuka banyak terdapat di daerah pedesaan. Banyak tenaga kerja yang akhirnya berpindah ke wilayah perkotaan dan mempengaruhi tingkat mobilitas angkatan kerja dari desa ke kota. Karena lapangan kerja formal terbatas, lapangan usaha informal dan usaha keluarga merupakan jalan keluar sementara dan menjadikan angkatan kerja sektor informal meningkat.

Kualitas angkatan kerja yang dicerminkan melalui tingkat pendidikan pekerja juga belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sekitar 64% angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1998 berpendidikan SD ke bawah. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, membawa permasalahan tersendiri.

Atas dasar berbagai masalah di atas, pemerintah membuat strategi kebijakan di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.       Menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada upaya pengurangan pengangguran di berbagai sektor dan wilayah.

2.       Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan.

3.       Meningkatkan kesejahtaraan tenaga kerja melalui sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.

4.       Meningkatkan perlindungan bagi pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, termasuk tenaga kerja anak dan wanita.

5.       Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan, dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

4.      Pemerataan Pendapatan

Agar pemerataan pendapatan terwujud maka orientasi pembangunan harus dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayahIndonesiadengan lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan danperkotaan, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam. Pembangunan prasarana ekonomi dan sosial perlu dibuat lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Perlu ditekankan juga pentingnya penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha menciptakan kesempatan kerja.

Pesatnya laju pertumbuhan  ekonomi bila tidak diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama distribusi pendapatan yang adil  maka tidak ada gunanya sebab hanya akan menimbulkan akibat-akibat sosial dan politik yang tidak menguntungkan dan akan membahayakan stabilitas pembangunan itu sendiri

Masalah keadilan termasuk distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan setiap negara. Jika pembangunan tidak disertai dengan keadilan maka yang terjadi adalah kemakmuran dalam ketidakstabilanyaitu adanya kecenderungan terjadinya gap atau jurang pemisah yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin dan sebaliknya jika pembangunan tidak diikuti dengan kemakmuran maka yang terjadi adalah keadilan dalam kemiskinan

Kebijaksanaan pemerintah unuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dilakukkan dengan delapan jalur pemerataan yang terdiri atas :

1)      pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan;

2)      pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

3)      pemerataan pembagian pendapatan;

4)      pemerataan kesempatan kerja;

5)      pemerataan kesempatan berusaha;

6)      pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;

7)      pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air;

8)      pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dari delapan jalur pemerataan itu dapat dilihat bahwa pembangunan diIndonesiatidak lagi ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga pada pemerataan kesempatan kerja serta pemerataan hasil-hasil pembangunan ke segala lapisan rakyat. Pemerataan bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lainnya.