A.
Pengertian Ekonomi Mikro
Ilmu
ekonomi sering dibedakan menjadi mikro dan makro ekonomi. Mikro ekonomi adalah
bagian dari ilmu ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari
unit-unit individual, sebagai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi,
seperti kehiduan suatu perusahaan, harga dan upah, pembagian pendapatan total di
antara berbagai industri. Jelasnya, ekonomi mikro mempelajari
tindakan-tindakan ekonomis dari para individu, dan kumpulan-kumpulan individu
dalam kedudukannya sebagai konsumen, maupun pemilik faktor-faktor produksi
seperti tenaga kerja, pemilik bahan mentah, skill, dan pemilik kapital.
Alat
utama dari ekonomi mikro adalah teori harga, teori harga berguna antara lain
untuk menjelaskan bagaimana sumber atau faktor produksi dipergunakan dalam
suatu jenis produksi sesuai dengan penggunaan alternatif. Disamping itu teori
harga akan memersoalkan bagaimanakah barang-barang dan jasa-jasa yang
dihasilkan dalam masyarakat itu dibagikan kepada para anggota masyarakat (soal
pembagian pendapatan )
Pendek
kata, dapatlah dikatakan bahwa dengan terbentuknya harga, terbentuk pulalah 3
hal sekaligus, yaitu :
1. Tercapainya
perimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.
2. Tercapainya
suatu proses perimbangan pembagian alat-alat produksi di berbagai cabang
produksi. Sehingga terjadilah permintaan dan penawaran faktor produksi dan
selanjutnya terbentuklah harga faktor-faktor produksi
3. Terbentuknya
harga berarti terbentuknya pendapatan bagi mereka sebagai pelaku ekonomi
Di dalam
menyusun teori ekonomi mikro menggunakan beberapa anggapan-anggapan , yaitu :
1. Bahwa
masing-masing subjek ekonomi senantiasa bertindak ekonomis-rasional (economic
rationality). Bagi konsumen, mereka dianggap senantiasa berusaha mencapai
kekpuasan maksimum atas setiap barang yang dikonsumsi dari setiap pengeluaran
pendapatannya. Sebaliknya bagi produsen dianggap[ senantiasa berusaha mencapai
keuntungan maksimum
2. Bahwa
setiap subjek ekonomi senantiasa dianggap memiliki informasi informasi yang
cukup lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar
3. Tingkat
mobilitas setiap subjek ekonomi adalah tinggi sehingga satu sama lain dapat
segera untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan apapun yang terjadi di
pasar
Atas
dasar anggapan itu maka subjek ekonomi akan dapat mencapai kemakmurannya, dan
sistem ekonomi itu sendiri akan djjapat berkembang secara efisien, pertumbuhan
yang semakin meningkat, dan kesempatan kerja penuh ( full employment )
B.
Pembagian Teori Ekonomi Mikro
Teori
ekonomi mikro lazim dibedakan menjadi tiga (3), yaitu :
1. Teori
Harga
Teori
harga menjelaskan terbentuknya harga oleh permintaan dan penawaran barang /
jasa di pasar
2. Teori
Produksi
Teori
produksi membahas masalah-masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling
menguntungkan
1. Teori
Distribusi
Teori
distribusi membahas tentang distribusi pendapatan bagi para pemilik
faktor-faktor produksi yang telah memberikan prestasinya dalam proses produksi.
C.
Pengertian Ekonomi Makro
Ekonomi
makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara
keseluruhan ( totalitet / aggregatif ). Maksud digunakannya istilah aggregatif
adalah untuk menekankan bahwa yang menjadi yang menjadi pusat perhatiannya
adalah variabel-variabel total, seperti : pendapatan total
(nasional/masyarakat/seluruh), tabungan masyarakat, investasi total, konsumsi
nasional atau pembelanjaan masyarakat, produksi nasional, investasi total, dan
bukannya penganalisaan yang terperinci atas komponen-komponen yang bersifat
total itu. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa
pendapatan nasional. Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara
statistik tentang besarnya pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan dan
investasi nasional. Disamping itu berguna untuk menunjukkan dan menentukan
hubungan-hubungan sistematis, sehingga dapat menjelaskan perubahan –perubahan
yang dialami oleh variabel-variabel total itu sepanjang masa.
Jelasnya,
kalau ekonomi makro mempelajari tindakan-tindakan ekonomis tingkat masyarakat
atau negara, sehingga yang dipersoalkan adalah tentang perekonomian secara
keseluruhan, seperti masalah pengangguran, kesempaan kerja, pengeluaran negara,
pendapatan nasional dan sebagainya.
Pelajaran-pelajaran
tentang ekonomi moneter, teori konjungtur, dan ekonomi internasional,
kesemuanya adalah masuk ke dalam kategori ekonomi makro.
D.
Ketidak-mutlakan tentang Pembagian Ilmu Ekonomi menjadi Mikro dan Makro
Pembagian
ilmu ekonomi menjadi mikro dan makro adalah tidak mutlak, sebab pengertian
total merupakan penjumlahan dari satuan-satuan yang lebih kecil, seperti
pendapatan nasional ( pada ekonomi makro) adalah penjumlahan dari
pendapatan-pendapatan rumah tangga yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan
membagi ilmu ekonomi menjadi mikro dan makro, tidaklah berarti bahwa masalah
pendapatan itu tidak dipersoalkan lagi dalam ekonomi mikro, dan persoalan harga
tidak dibicarakan lagi dalam ekonomi makro.
Kedua
persoalan itu sama-sama dibahas diantara keduanya, hanya saja pembahasannya
berbeda. Dalam ekonomi makro persoalan harga bukanlah harga barang / jasa
individual melainkan harga secara totalitet/aggregatif. Sedangkan dalam ekonomi
mikro persoalan pendapatan bukanlah secara nasional melainkan pendapatan
perseorangan sebagai balas-jasa (kontra prestasi ) atas pengorbanan yang
telah dilakukan di pasar faktor-faktor produksi
Jadi
kesimpulannya, perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro itu tidaklah mutlak,
sebab keduanya salaing melengkakpi dan keduanya pula merupakan basis dari
analisa ekonomi.
(
Tunjukkan dengan contoh bahwa antara ekonomi mikro dan makro ada pengaruh
secara timbal balik ! )
D. Latar Belakang
Munculnya Teori Ekonomi Makro
Di lihat
dari sejarah pertumbuhannya, ekonomi mikro tumbuh dan berkembang lebih dulu
daripada ekonomi makro . Sejak munculnya Adam Smith, dalam bukunya yang
berjudul ” An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation ” ,
yang lebih populer dengan sebutan The Wealth of Nation, telah berhasil
meletakkan dasar-dasar ilmiah bagi lahirnya ilmu ekonomi modern, yang isinya
menerangkan cara-cara meningkatkan kekayaan/kemakmuran suatu negara dan
bagaimana kekayaan itu didistribusikan. Adam Smith kemudian oleh Karl Mark
dijuluki sebagai aliran klasik karena dalam cara menyelesaikan mengenai
persoalan ekonomi yang muncul bersifat klasik(kolot). Tradisi klasik itulah
yang mendasari bagi perkembangan ilmu ekonomi mikro. Ahli-ahli ekonomi klasik
lainnya yang mempelopori tumbuhnya ekonomi mikro, yaitu ; Alfred
Marshall, dalam bukunya ” Principles of economics ”, Thomas Robert Malthus,
dalam bukunya yang lebih dikenal dengan ” Essay on The Principles of Population
”. Jean Babtiste Say, yang terkenal dengan hukumnya dan dijadikan dasar
pemikiran bagi kaum klasik. Say’s law atau hukum Say yang berbunyi ” Supply
always creats it’s own demand ”, Tokoh berikutnya adalah David Ricardo, buku
karangannya yang terkenal berjudul ” The Principle of Political Economy and
Taxation. Sedangkan John Stuart Mill, terkenal dengan teorinya yang
disebut “ Law of Reciprocal Demand “. Bahwa harga dalam perdagangan
internasional ditentukan oleh hokum permintaan yang timbale balik. Kemudian
tokoh-tokoh lainnya seperti JH Von Thunen, dan Nassau William Senior.
Apa yang
telah dikembangkan oleh Adam Smith tentang pemikirannya masalah ekonomi
adalah hasil dari kemenangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan
individu di lapangan ekonomi. Seperti halnya perjuangan kebebasan dan
kemerdekaan di lapangan politik yang membuahkan revolusi di Perancis ( 1789 )
Ketika
terjadi depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru
yaitu John Maynard Keynes yang sekaligus merupakan babak baru pemikiran ekonomi
yang bersifat makro. Keynes menjadi populer sejak menerbitkan bukunya yang
berjudul ” General Theory of Employment, Interest and Money” ( 1936) , Jika
aliran kalsik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok
Keynesian menganggap perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan
perekonomian. Di dalam pembahasan teori ekonomi pendapat klasik yang berpangkal
pada hukum Say, ternyata dengan adanya depresi besar, terjadinya over produksi,
pengangguran yang hebat, dan laju inflasi yang tinggi membuktikan bahwa
pandangan klasik dapat disebut sebagai teori yang gagal.
Keynes
berpendapat bahwa teori klasik adalah suatu teori ekonomi yang special untuk
proses ekonomi full employment bukannya teori ekonomi umum (general) yang
berlaku pada setiap tingkat employment . Proses ekonomi tidak selamanya
berjalan pada tingkat full employment, sehingga tidak akan terjadi over
produksi, tidak ada pengangguran dan keadaan perekonomian senantiasa menuju
kearah titik keseimbangan. Padahal proses ekonomi sering pula terjadi pada
tingkat under employment sehingga bisa saja terjadi penyakit ekonomi, yaitu
pertumbuhan yang sangat lamban, terjadi pengangguran, inflasi, stagflasi.
Menurut
Keynes bahwa depresi dan pengangguran yang hebat dapat diatasi dengan jalan
memperbesar konsumsi dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan daya beli /
permintaan efektif masyarakat . Untuk itu maka perlu adanya campur tangan
pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti mengadakan pekerjaan umum
( public work) untuk masyarakat. Dengan jalan itu maka konsumsi dan pendaatan
masyarakat serta daya beli akan bertambah dan over produksi dapat diserap oleh
masyarakat. Dalam perkembangannya, pendukung teori Keynes menyatakan bahwa
campur tangan pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk
meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Campur tangan seperti ini pada
klasik/tradisional tidak terjadi karena kegiatan pemerintah hanya
dibatasi pada pertahanan dan keamanan, ketertiban (hukum dan peradilan),
penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta.
Dengan
teorinya yang baru maka Keynes telah meruntuhkan teori ekonomi klasik dan
kelanjutannya menimbulkan apa yang disebut ” Keynesian Economics ”. Maka dengan
adanya Keynesian Economics mendasari berkembangnya ekonomi makkro yang banyak
menguasai cara berfikir ekonomis masa sekarang.
E.
Masalah Yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Sebelum
membahas tentang masalah tersebut, perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu
tentang :
1. Apa
tujuan ilmu ekonomi itu sehingga kita tahu sasaran-sasaran pokok yang akan
dituju dalam mencapai kemakmuran.
2.
Sumbangan ilmu ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran pelaku ekonomi yaitu
bagi konsumen, produsen dan pemerintah
3.
Pembangunan ekonomi di negara berkembang, mengingat Indonesia termasuk negara
yang sedang berkembang
4.
Masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Keterangan
1. Tujuan
Ilmu Ekonomi
Ilmu
ekonomi bertujuan untuk mencari hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi di
masyarakat baik yang bersifat causal maupun fungsional dan menguasai
peristiwa-peristiwa tersebut agar dapat mencari dan mengatasi persoalan yang
timbul guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, baik bagi orang per orang
maupun masyarakat secara keseluruhan..
Berdasarkan
tujuan ilmu ekonomi tersebut maka ada 5 (lima) sasaran yang akan dicapai untuk
meningkatkan kemakmuran, yaitu :
1. Pertumbuhan
ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan produk per kapita dalam jangka panjang. Ukuran
kenaikan produk per kapita itu ditunjukkan dengan meningkatnya output secara
keseluruhan selama satu tahun yang dikenal dengan istilah GNP. Naik turunnya
produk per kapita ditentukan oleh naik turunnya GNP dan populasi (jumlah
penduduk).
Dalam
rangka mewujudkan tujuan pembangunan ( adil, makmur dan stabil) maka unsur
pertumbuhan ekonomi tersebut harus ada sebab bila syarat itu tidak terwujud hal
itu tidak ada gunanya karena yang diratakan adalah kemiskinan belaka .
b. Distribusi pendapatan yang adil
Masalah
keadilan termasuk distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu faktor
penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan setiap
negara. Jika pembangunan tidak disertai dengan keadilan maka yang terjadi
adalah kemakmuran dalam ketidakstabilan yaitu adanya kecenderungan terjadinya
gap atau jurang pemisah yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin
dan sebaliknya jika pembangunan tidak diikuti dengan kemakmuran maka yang
terjadi adalah keadilan dalam kemiskinan
c. Kesempatan kerja
(employment)
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan banyaknya lapangan
kerja yang tersedia bagi angkatan kerja atau bagi pencari kerja. Menurut teori
Keynes masalah kesempatan kerja tergantung pada permintaan efektif yaitu
pengeluaran masyarakat untuk konsumsi ( C ) barang dan jasa dan pengeluaran
investasi( I ) Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan
jumlah penduduk yang mencari pekerjaan maka akan terjadi pengangguran.
Pengangguran mempunyai dampak yang kurang menguntungkan terhadap kegiatan
ekonomi masyarakat sehingga akan menurunkan pendapatan per kapita dan
menurunnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Akibat buruk lainnya seperti :
menimbulkan ketidakstabilan di bidang sosial dan politik, menunda perkembangan
ekonomi masyarakat sebab alokasi faktor produksi lebih banyak tertuju ke arah
investasi yang sifatnya sosial dari pada investasi capital
d. Stabilitas harga
Adanya
fluktuasi harga menggambarkan ketidak seimbangan pasar dan perekonomian tidak
stabil, inilah yang akan membahayakan kehidupan produksi, investasi dan
pendapatan nasional Naik-turunnya harga-harga akan berpengaruh langsung
pada permintaan efektif , jika terjadi penurunan permintaan efektif secara
keseluruhan maka kecenderungannya adalah bahaya pengangguran dan sebaliknya
jika terjadi peningkatan / kelebihan permintaan efektif maka kecenderungannya
adalah bahaya inflasi
Oleh
karena itu stabilitas harga merupakan faktor penting dalam konsep ekonomi mikro
karena akan menentukan hasil produksi dan selanjutnya mempengaruhi keadaan
ekonomi makro yaitu besarnya pendapatan nasional yang akan dicapai
e. Efisiensi
Efisiensi
menunjukkan keberhasilan yang dapat dicapai dilihat dari segi besarnya sumber
yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang
dijalankan. Makin kecil sumber yang digunakan, dengan hasil yang optimal
berarti makin efisien.Dengan demikian efisiensi merupakan perbandingan antara
sumber atau masukan dengan hasil atau keluaran. Sumber atau biaya mencakup pula
pengorbanan yang tak dapat diukur dengan uang, seperti kebosanan, kelelahan,
kebisingan, hilangnya semangat kerja, dll
Dengan
demikian asumsi rasionalitas ekonomi sama saja dengan prinsip ekonomi dan
tindakan efisiensi yang dilakukan oleh para konsumen dan produsen sebagai
pelaku ekonomi
1. Sumbangan
Ilmu Ekonomi Bagi Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
Ilmu
ekonomi sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik sebagai rumah
tangga atau individu, perusahaan atau dunia usaha maupun bagi seluruh
masyarakat atau suatu negara.
Bagi
rumah tangga atau individu, ilmu ekonomi besar manfaatnya untuk meningkatkan
taraf hidup atau kemakmurannya, melalui pemikiran rasional berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan faktor-faktor ekonomi di dalam mencapai
keputusan-keputusan ekonominya. Pertimbangan ekonomis seperti dapat
menentukan pilihan secara tepat dan efisien dalam membelanjakan penghasiloannya.
Dan faktor ekonomi, seperti, mampu memperoleh hasil secara maksimal, misalnya
dapat menentukan pilihan pekerjaan sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat
yang dimilikinya. Sehingga di dalam mencapai penghidupannya semakin lama akan
semakin terpenuhi dan semakin lebih baik, ini berarti dapat mencapai
kemakmuran.
Bagi
perusahaan atau dunia usaha ilmu ekonomi besar sumbangannya untuk mencapai
tujuan perusahaan yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.Untuk mencapai
tujuan tersebut tentunya dibutuhkan informasi ekonomi yang akurat agar dapat
menganalisis dan mengambil keputusan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran. Ilmu
ekonomi mengajarkan tentang usaha mencapai efisiensi melalui
perhitungan-perhitungan yang rasional yaitu dicapainya sejumlah output tertentu
dengan biaya produksi yang minimum serta mengajarkan bagaimana tindakan
perusahaan untuk mengadakan ekspansi usaha secara tepat sehingga dicapai
penghematan-penghematan yang besar dan dicapai keuntungan yang maksimum.
Bagi
suatu negara maka ilmu ekonomi besar sumbangannya dalam rangka mencapai
kemakmuran seluruh masyarakat.Untuk mencapai
tujuan tersebut, melalui ekonomi terapan seperti politik ekonomi memberikan
sumbangan yang besar bagi peningkatan kemakmuran masyarakat. Melalui politik
ekonomi dicanangkan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup
rakyat, dan dilaksanakan kebijakan moneter, fiskal, upah, produksi, sosial, dan
politik internasional yang merupakan alat politik ekonomi dalam mencapai
tujuannya. Ini membuktikan bahwa ilmu ekonomi memberikan sumbangan yang besar
bagi peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara bahkan lebih besar lagi
yaitu dunia .
Dengan
ilmu ekonomi bukan berarti segala sesuatunya menjadi beres, sebab ilmu ekonomi
hanyalah alat untuk mencapai tujuan, ilmu ekonomi memberikan tawaran tentang
asas pemikiran yang rasional, memberikan pedoman dalam berekonomi, memberikan
tawaran alternatif. Proses selanjutnya ditentukan oleh subjek ekonomi yang
melaksanakan, ini berarti dituntut pelaku ekonomi yang profesional baik para
tenaga pimpinan (eksekutif) perusahaan aparat negara maupun para individu,
dalam masyarakat untuk menerapkan ilmu ekonomi secara hati-hati dan
bertanggungjawab dalam rangka menuju kemakmuran yang diharapkan bagi para
pelaku ekonomi yang bersangkutan.
1. Pembangunan
ekonomi negara berkembang
Motif
penggerak yang paling kuat bagi negara berkembang untuk maju adalah keinginan
untuk berdiri sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya. Biasanya negara
berkembang adalah neara bekas jajahan maka sudah barang tentu sisa-sisa
kemiskinan , kebodohan dan keterbelakangan masih tampak dalam perikehidupan
masyarakatnya. Di samping itu adanya masalah kelebihan tenaga kerja dan adanya
pengangguran yang tersembunyi. Maka dari itu, usaha untuk mengikis semuanya
memerlukan waktu yang tidak pendek, dan cara yang paling tepat untuk
memperbaiki dan memajukan adalah dengan pembangunan sebab
dengan pembangunan membuka kesempatan untuk memungkinkan adanya
perubahan-perubahan menuju ke arah perkembangan yang lebih baik yaitu adanya
keluwesan peradaban. Sebab dengan keluwesan peradaban di samping dapat mengubah
struktur masyarakat dan perekonomian, juga dapat membuka pikiran sehingga dapat
memberikan dasar yang kuat bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
Negara-negara
berkembang dewasa ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan negara-negara
yang relatif sudah berkembang(maju). Menurut Baldwin dan Meier sifat-sifat
tersebut secara ekonomi memiliki 6 karakteristik, yaitu :
1. Sebagai
produsen barang-barang primer ( primary producing coutries )
2. Mengalami
masalah tekanan penduduk (population pressure)
Masalah
tekanan penduduk ini ditandai dengan 3 bentuk, yaitu :
1)
Adanya pengangguran di daerah pedesaan
2)
Tingginya tingkat kelahiran
3)
Turunnya tingkat kematian
1. Sumber-sumber
alam belum banyak dikembangkan / diolah ( under-development)
2. Penduduk
masih terbelakang ( backwardness )
3. Kekurangan
modal ( capital deficiency )
Konsekuensi
yang sangat dilematis bagi negara berkembang sebagai akibat kekurangan modal
adalah adanya suatu kegiatan perekonomian yang sulit dipecahkan, keadaan
seperti ini lebih populer disebut dengan “lingkaran tak berujung pangkal ” (
vicious circle )
1. Orientasi
ke perdagangan luar negeri ( International trade oriented )
Disamping
itu negara-negara berkembang, jika
dilihat tidak hanya dari sifat-sifat
ekonomi(seperti oleh Baldwin & Meier ) akan tetapi juga kondidi sosialnya maka dapatlah disebutkan ciri-cirinya, antara lain :
1. Pendapatan
perkapita dan tingkat tabungan adalah rendah
2. Sebagian
penduduknya hidup di sektor pertanian dan hasil-hasil pertanian biasanya berupa
bahan mentah primer
3. Di sektor
pertanian biasanya mengalami kekurangan kesempatan kerja dan terdapat
pengangguran tersembunyi
4. Industri
utamanya adalah pertanian, kehutanan, dan petambangan
5. Kepadatan
penduduk di pedesaan tinggi
6. Tingkat
kelahiran tinggi dan tingkat harapan hidup pada waktu lahjir rendahTingkat
pendidikan rendah dan angka buta aksara tinggi
7. Pengangguran
tenaga kerja anak-anak sangat besar
8. Kedudukan
wanita pada umumnya masih rendah
9. Kurangnya
fasilitas transpor dan kumunikasi terutama di daerah pedalaman
10. Tingkat
kredit dan perdagangan masih rendah
11. Sangat
peka terhadap siklus internasional
Dengan
adanya kondisi sosial ekonomi negara berkembang tersebut maka dalam
melaksanakan pembangunan nasionalnya menghadapi beberapa kesulitan atau
hambatan.
Menurut Baldwin dan Meier
hambatan-hambatan tersebut adalah :
1. Adanya
ketidak-sempurnaan pasar ( market imperfection)
Yang
dimaksud ketidak-sempurnaan pasar adalah menyangkut seperangkat masalah yang
meliputi :
1)
Ketidak-luwesan adanya faktor-faktor produksi yang ada
2)
Struktur sosial yang tidak luwes ( tidak mudah berubah )
3)
Harga-harga kurang luwes
4)
Kurangnya pengetahuan tentang pasar
5)
Kurangnya spesialisasi
Semua
hambatan tersebut menjadi penghalang bagi alokasi faktor produksi secaran
optimum sehingga akan menghambat pula kelancaran proses pembangunan
1. Adanya
lingkaran tak berujung pangkal ( vicious circle )
Istilah
tersebut dikenal pula dengan sebutan “lingkaran setan” karena dijumpainya
berbagai masalah yang saling kait mengkait satu sama lain sehingga sulit
menentukan sebab ( pangkalnya ) dan akibat ( ujungnya )
Secara
skematis lingkaran setan tersebut
digambarkan sebagai berikut :
1. Adanya
kekuatan secara internasional yang mengganggu stabilitas ekonomi negara
berkembang. Kekuatan tersebut lebih banyak berasal dari negara-negara maju yang
dampaknya dalam perdagangan international akan lebih banyak dinikmati
negara-negara yang kuat ekonominya sehingga negara-negara berkembang semakin
tergantung pada negara-negara lain
Menurut
Michael P Todaro, seorang profesor ilmu ekonomi di New York University dalam
bukunya “ Economic Developments “ ada 7 masalah utama yang dihadapi oleh
negara-negara berkembang , yaitu :
1. Standar
hidup yang rendah, ini ditandai dengan:
1)
Pendapatan nasional per kapita
2)
Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional dan pendapatan per kapita
3)
Tingkat kemiskinan
4)
Kesehatan
5)
Pendidikan
1. Produktivitas
yang rendah, ini ditandai dengan:
1)
Sumber daya manusia yang tidakmemadai
2)
Kesehatan fisik yang rendah
1. Tingkat
pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi
1. Tingkat
pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak
2. Ketergantungan
terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer
1)
Tingkat produktivitas pertanian yang rendah
2)
Ketergantungan ekspor primer
1. Sistem
hukum dan infrastruktur yang tidak mapan
2. Ketergantungan
yang dominan pada dunia internasional
Menurut
Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa negara-negara berkembang mempunyai 2 (dua )
kelemahan, yaitu kelemahan yang bersifat struktural dan kelemahan yang bersifat
konjungtural. Kelemahan struktural bersumber dari dalam negeri, sedangkan
kelemahan konjungtural bersumber dari luar ngeri. Kelemahan-kelemahan tersebut
saling kait-mengkait artinya kelemahan struktural akan semakin memperkuat kelemahan
konjungtural dan sebaliknya kelemahan konjungtural akan mempengruhi
(menghambat)struktur ekonomi dalam negeri
Jadi
secara historis negara berkembang ditandai dengan keadaan-keadaan seperti
tersebut di atas yang merupakan hambatan dalam pembangunan nasionalnya. Adanya
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan itulah, maka negara-negara
berkembang dalam mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kemacetan atau
pertumbuhan yang kecil saja. Berbeda dengan negara yang sudah maju, seperti :
Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan Perancis, pertumbuhan ekonomi mengalami
kemajuan yang pesat karena perkembangan jumlah penduduk justru dapat
meningkatkan produksi sekaligus menyerap produksi yang dihasilkan. Hal itu
disebabkan karena penduduk sebagai faktor produksi memiliki kapasitas yang
tinggi. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk juga disertai dengan
meningkatnya penghasilan masyarakat
1. Masalah
yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Studi
atau telaah tentang masalah yang dihadapi pemerintah dalam kontek negara
berkembang khususnya di bidang ekonomi pada prinsipnya tidak hanya tertuju pada
suatu strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang pesat saja, namun
yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kemiskinan,
keterbelakangan, lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.
Batas
garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1999
mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah
dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang
yang meliputi papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan mendasar
lainnya. besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan mendasar dasar
minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garus kemiskinan. Penduduk
yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai
penduduk miskin.
1. Kemiskinan
Kebijaksanaan
pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat
sudah dimulai sejak Pelita. Pada PJPT I terlihat cukup berhasil dalam
program ini. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah
penduduk miskin, yaitu dari sekitar 54,2 juta jiwa pada tahun 1976 dan 27,2
juta jiwa pada tahun 1990 akhirnya tinggal 22,5 juta jiwa pada tahun 1996.
Sejak
masa order baru, pemerintah melalui kebijakan trilogi pembangunan terus
mengupayakan mengentaskan kemiskinan. Program Inpres Desa, Kredit Modal Kerja
Permanen, Intensifikasi Khusus (INSUS), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT),
Biman, Inmas, Program Bapak Angkat dan Anak Angkat, wajib belajar dan
sebagainya, merupakan upaya nyata pemerintah dalam usaha mengangkat mereka yang
masih berada di bawah garis kemiskinan.
Di
samping itu masih terdapat tiga program penanggulangan kemmiskinan yang secara langsung
diarahkan pada penduduk miskin yaitu :
1)
Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, contoh pengadaan raskin.
2)
Pengembangan sistem jaminan sosial.
3)
Pengembangan budaya masyarakat miskin.
2. Keterbelakangan
Indonesiamasih
termasuk golongan negara yang sedang membangun khususnya bila ditinjau dari
segi kemajuan teknologi, ekonomi, pelayanan kesehatan, tingkat pemeliharaan
barang-barang umum, disiplin maupun penghargaan terhadap waktu. Keterbelakangan
segi ekonomi terletak pada rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya pasar,
rendahnya tingkat spesialisasi dan rendahnya penggunaan uang giral per kapita.
3. Lapangan Kerja
Penciptaan
dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan
pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak
tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Bertambahnya
angkatan kerja dari tahun ke tahun akibat dari pertumbuhan penduduk memaksa
peningkatan kesempatan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja.
Namun
dengan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997, jumlah
pengangguran meningkat pesat. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pengangguran
terbuka banyak terdapat di daerah perkotaan, sedangkan pengangguran setengah
terbuka banyak terdapat di daerah pedesaan. Banyak tenaga kerja yang akhirnya
berpindah ke wilayah perkotaan dan mempengaruhi tingkat mobilitas angkatan
kerja dari desa ke kota. Karena lapangan kerja formal terbatas, lapangan usaha
informal dan usaha keluarga merupakan jalan keluar sementara dan menjadikan
angkatan kerja sektor informal meningkat.
Kualitas
angkatan kerja yang dicerminkan melalui tingkat pendidikan pekerja juga belum
menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sekitar 64% angkatan kerja di
Indonesia pada tahun 1998 berpendidikan SD ke bawah. Kondisi ini menunjukkan
masih rendahnya kualitas angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi dengan
kebutuhan pasar kerja, membawa permasalahan tersendiri.
Atas
dasar berbagai masalah di atas, pemerintah membuat strategi kebijakan di bidang
ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. Menciptakan
lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada
upaya pengurangan pengangguran di berbagai sektor dan wilayah.
2. Meningkatkan
kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini antara lain dilakukan melalui
penyediaan pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan
kesejahtaraan tenaga kerja melalui sistem pengupahan dan penjaminan
kesejahteraan pekerja.
4. Meningkatkan
perlindungan bagi pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi
barang dan jasa, termasuk tenaga kerja anak dan wanita.
5. Menata
kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan, dan perlindungan TKI yang
bekerja di luar negeri.
4. Pemerataan Pendapatan
Agar
pemerataan pendapatan terwujud maka orientasi pembangunan harus dapat
dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayahIndonesiadengan lebih diarahkan
pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan pengembangan lingkungan pemukiman
pedesaan danperkotaan, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan
sumber-sumber daya alam. Pembangunan prasarana ekonomi dan sosial perlu dibuat
lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Perlu ditekankan juga pentingnya
penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha menciptakan kesempatan kerja.
Pesatnya
laju pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan pemerataan
hasil-hasil pembangunan terutama distribusi pendapatan yang adil maka
tidak ada gunanya sebab hanya akan menimbulkan akibat-akibat sosial dan politik
yang tidak menguntungkan dan akan membahayakan stabilitas pembangunan itu
sendiri
Masalah
keadilan termasuk distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu faktor
penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan setiap
negara. Jika pembangunan tidak disertai dengan keadilan maka yang terjadi
adalah kemakmuran dalam
ketidakstabilanyaitu adanya kecenderungan terjadinya gap atau jurang pemisah yang
semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin dan sebaliknya jika
pembangunan tidak diikuti dengan kemakmuran maka yang terjadi adalah keadilan dalam kemiskinan
Kebijaksanaan
pemerintah unuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang
miskin dilakukkan dengan delapan jalur pemerataan yang terdiri atas :
1)
pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang
dan perumahan;
2)
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3)
pemerataan pembagian pendapatan;
4)
pemerataan kesempatan kerja;
5)
pemerataan kesempatan berusaha;
6)
pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi
muda dan kaum wanita;
7)
pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air;
8)
pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dari
delapan jalur pemerataan itu dapat dilihat bahwa pembangunan diIndonesiatidak
lagi ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga pada
pemerataan kesempatan kerja serta pemerataan hasil-hasil pembangunan ke segala
lapisan rakyat. Pemerataan bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang
lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar